GUNUNG TABUR, BERAUKITA- Senin (26/02/2024) Kecamatan Gunung Tabur menjadi kecamatan kesembilan yang melaksanakan Musrenbang Tingkat Kecamatan Kabupaten Berau. Meski di guyur hujan kegiatan ini tetap berlangsung secara khidmat.
Digelar di Pendopo Kecamatan Gunung Tabur, Musrenbang ini dilaksanakan Dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2025 dengan tema “Penguatan Tata Kelola Pemerintah Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat”.
Kecamatan Gunung Tabur terdiri dari 10 kampung dan satu kelurahan. Dengan jumlah usulan kakam dan lurah sebanyak 419 usulan.
Menanggapi beberapa usulan prioritas yang disampaikan Kakam dan lurah, Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas mengungkapkan bahwa, rata-rata dari kebutuhan masyarakat yang paling urgent itu adalah infrastruktur.
“Saya meminta kepada dinas yang terkait beserta kepala bagian, untuk dapat dijadikan prioritas infrastuktur jalan di masing- masing kampung Kecamatan Gunung Tabur,” pinta bupati.
“Karena saya rasa juga tidak sulit untuk memenuhinya seperti misalnya jalan kampung yang hanya 7 kilo meter, pembangunan jalan RT 2 sampai RT 4, itu saya rasa tidak terlalu panjang, dan jalan tani,” sambung Sri Juniarsih.
Diakuinya, karena memang mereka ini adalah petani sehingganya memang infrastruktur jalan bagi para petani sangat dibutuhkan sehingga apapun itu yang merupakan infrastruktur jalan untuk dapat direalisasikan.
“Saya menyampaikan ini bukan sekedar menyampaikan dari mana anggarannya. Karena memang Kabupaten Berau memiliki anggaran yang bisa memenuhi anggaran untuk kebutuhan tersebut.
“Dengan kesempatan anggaran yang besar ini bisa terlihat oleh masyarakat bahwa kita memberikan pelayanan yang merupakan kebutuhan mereka,” tutur orang nomor satu di Bumi Batiwakkal tersebut.
Mengenai pendidikan, infrastruktur yang ada tidak mungkin bisa dikelola dengan sebaikabaiknya tanpa Sumber Daya Manusia, sehingga pendidikan menjadi sebuah hal yang sangat penting.
“Tadi saya melihat ada yang ingin penambahan lokal kelas tolong ini sifatnya urgent. Seperti di Kampung Sambakungan itu bagaimana caranya agar direalisasikan. Tidak terlalu besar nilainya tapi sangat penting kebutuhannya dan sangat urgen menjadi hal yang penting untuk kita realisasikan,” terang bupati.
Kemudian jaringan air bersih bupati meminta DPUPR berkolaborasi dengan PDAM terkait berapa kebutuhan-kebutuhan masyarakat.
“Kita selesaikan semua yang menjadi kebutuhan masyarakat ini. Karena saya menganggap tidak selamanya kita memiliki APBD Besar sehingga APBD yang besar ini saya harapkan itu betul betul sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” pungkas Sri Juniarsih Mas. (*/rzl).
