JAKARTA, BERAUKITA- Wakil Bupati Berau Gamalis menyebut selangkah lagi Kabupaten Berau akan menjadi daerah bebas desa tertinggal. Hal ini disampaikan orang nomor dua di Bumi Batiwakkal ini disela-sela mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kick Off Pelaksanaan Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) di Hotel Grand Sahid Jakarta, Selasa (11/7/2023).
“Data DPMK menunjukkan bahwa berdasarkan indeks desa membangun, terjadi perubahan status kampung pada 2022. Dari 100 kampung, terdapat 11 kampung mandiri, 41 kampung maju, dan 47 kampung berkembang. Hanya 1 yang masih status kampung tertinggal. Ini artinya selangkah lagi kita (Kabupaten Berau) menjadi daerah bebas desa tertinggal” ujarnya.
Namun lanjut Gamalis, guna memenuhi target Kaltim bebas desa atau kampung tertinggal pada 2024, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau berkomitmen meningkatkan status Kampung Mapulu yang saat ini berstatus desa tertinggal menjadi desa berkembang.
“Berbagai upaya telah dilakukan Pemkab Berau melalui OPD terkait untuk terus meningkatkan kinerja dalam mengejar ketertinggalan ini. Salah satu yang dilakukan adalah pembangunan infrastruktur dasar masyarakat yakni akses jalan, air bersih, listrik, fasilitas kesehatan dan pendidikan” tegasnya.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian saat membuka kegiatan Rakornas ini mengatakan bahwa visi Presiden RI Joko Widodo sejak periode pertama menjabat sebagai Presiden adalah membangun dari pinggiran.
Membangun dari pinggiran menurutnya adalah membangun dari desa, maupun dari perbatasan-perbatasan daerah yang ada di Indonesia. Tito Karnavian menambahkan, di awal menjabat, Presiden juga membentuk kementerian yang menangani desa, yakni Kemendes PDTT yang di kabinet-kabinet sebelumnya belum pernah ada.
“Dan yang lebih amat berarti untuk desa adanya alokasi Dana Desa semenjak tahun 2015 lebih kurang setiap tahun Rp 70 triliun,” ucapnya.
Mendagri menambahkan, sudah saatnya membangun dari desa, mengembangkan potensi ekonomi di desa, serta mencari sumber-sumber potensi baru di desa. Sehingga tidak terjadi ketimpangan orang yang hidup di desa dengan di kota.
Dia mengharapkan dengan berkembangnya desa, maka taraf hidup masyarakat semakin meningkat, lapangan pekerjaan juga terbuka lebar. Begitupun halnya dengan kualitas sumberdaya manusia khususnya generasi muda tentunya juga akan berdampak positif pada kualitas angkatan kerja.
Menurut Tito Bonus demografi hanya akan menjadi beban bila angka stunting tinggi. Bahkan bisa menjadi bencana demografi. “Untuk itu penguatan desa perlu dipacu guna menghasilkan generasi muda dan angkatan kerja yang unggul”, lanjutnya.
Hadir pada Rakornas P3PD ini Panglima TNI Laksamana Yudo Margono yang juga menjadi pembicara, para gubernur dan bupati/walikota se Indonesia. (AS/Prokopim)
